Ideality Law Firm dengan bangga mengapresiasi dan mempersembahkan salah satu karya literasi hukum terbaru dari tim kami, Andy Wiyanto, S.H., M.H., melalui terbitnya buku berjudul Checks and Balances: DPR dan Presiden di Indonesia yang diterbitkan oleh Setara Press. Kehadiran buku ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan dari para profesional kami dalam berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum Tata Negara dan dinamika konstitusi di Indonesia. Karya ini juga hadir sebagai bentuk ijtihad akademik Penulis dalam merespons dinamika ketatanegaraan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Buku ini mengkaji secara mendalam mengenai hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam hukum tata negara, khususnya mengenai klasifikasi gagasan pengawasan dan keseimbangan atau checks and balances dalam UUD NRI 1945. Pergeseran ini erat hubungannya dengan relasi antarlembaga negara yang merupakan intisari dari sistem pemerintahan suatu negara. Perubahan UUD NRI 1945 sendiri berimplikasi pada berubahnya sistem pemerintahan di Indonesia, yang memberikan angin baru dalam hubungan antarlembaga negara melalui beberapa kekuasaan yang dimiliki secara bersama-sama oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk implementasi gagasan checks and balances.
Buku ini disusun secara sistematis untuk memandu pembaca memahami kompleksitas hubungan tersebut dengan mengkaji bentuk gagasan checks and balances secara holistik. Penulis menilai bahwa dalam melakukan kajian tersebut, proses perubahan UUD dan hasilnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal menarik yang diangkat dalam buku ini adalah bagaimana Perubahan UUD NRI 1945 menggagas sistem pemerintahan presidensial khas Indonesia, yaitu sistem quasi-presidensial yang lebih sempurna. Konsekuensinya, UUD NRI 1945 setelah perubahan melahirkan bentuk checks and balances yang khas atau sui generis.
Sifat khas tersebut terlihat dari dualisme penerapannya. Ketika ditinjau dari tingkat ketergantungan antara eksekutif terhadap legislatif serta dalam pelaksanaan kekuasaan diplomatik dan yudikatif, UUD NRI 1945 menganut bentuk pure checks and balances sebagaimana gagasan aslinya. Namun, jika dilihat dari hubungan DPR dan Presiden dalam pelaksanaan kekuasaan legislatif, UUD NRI 1945 menganut bentuk partial checks and balances yang telah dimodifikasi. Hal ini lahir dari proses historis panjang Reformasi yang berupaya membebaskan Indonesia dari belenggu pemerintahan otoriter dengan mengurangi kekuasaan Presiden dan memberdayakan lembaga negara lainnya.
Buku ini tidak hanya memaparkan norma hukum yang tertulis, tetapi juga menggali esensi dari semangat konstitusionalisme yang menekankan pada pembatasan kekuasaan. Pemahaman yang komprehensif terhadap relasi DPR dan Presiden adalah kunci utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan beradab. Buku Checks and Balances: DPR dan Presiden di Indonesia sangat relevan serta menjadi referensi penting bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas. Bagi Anda yang ingin mendalami kajian Hukum Tata Negara atau membutuhkan konsultasi hukum terkait regulasi ketatanegaraan, silakan hubungi tim Ideality Law Firm melalui halaman kontak pada situs web ini.